Adanya ketentuan dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang dinilai berpotensi menimbulkan penafsiran keliru, mendorong Leon Maulana Mirza Pasha dan Panji untuk mengajukan uji materiil ke MK. Dalam permohonannya, para Pemohon menilai bahwa Pasal 23 ayat (1) UU Polri berpotensi menempatkan tindakan aparat seolah sah hanya karena dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Padahal, menurut mereka, setiap pelaksanaan kewenangan semestinya mempertimbangkan tujuan, cara, serta prinsip k

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (Biro HP) Mahkamah Konstitusi (MK) menjalani evaluasi verifikasi lapangan atas pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini berkenaan pengajuan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK menjadi unit kerja pelayanan berpredikat WBK. Kegiatan diawali dengan pembukaan langsung oleh Sekretaris J

Sejumlah pekerja dari PT Freeport Indonesia, PT Kuala Pelabuhan Indonesia, dan PT Unilever Indonesia mengajukan uji materiil Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) UU Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK. Melalui kuasa hukumnya, Fandrian Hadistianto menjelaskan bahwa aturan tersebut merugikan Para Pemohon karena manfaat pensiun yang seharusnya bisa diterima sekaligus (lump sum) justru dibatasi, padahal sejak awal bersifat sukarela dan merupak

MK menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan terhadap 17 perkara pengujian undang-undang pada Kamis (16/10). Dari seluruh perkara yang dibacakan, MK mengabulkan sebagian permohonan dalam tiga perkara, yaitu perkara mengenai UU Aparatur Sipil Negara, UU Cipta Kerja, dan UU Kejaksaan Republik Indonesia. Penasaran dengan isi putusannya? #Courtizen bisa tonton siaran lengkapnya di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI melalui tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=YuP19FZ4rCA #Mengaw

#Courtizen sudah baca Putusan MK terkait rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri belum?� Dalam Putusan tersebut MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 23 UU Kementerian Negara lho. Apa dampaknya? Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat!� Kini Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara/sw

MK menggelar sidang mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Presiden dalam pengujian materiil UU Tipikor dengan perkara yang telah teregistrasi Nomor 123/PUUXXIII/2025 yang diajukan oleh Adelin Lis seorang wirausaha. Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya, yaitu hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak atas kepastian hukum yang adil, telah dilanggar. Hal ini terjadi karena Pemohon dijatuhi pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) N